Walikota Serahkan Bantuan 172 Laptop Kepada Camat dan Lurah Se-Kota Medan

Medan – Lifaktual : Kamis (20/10) bertempat di Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja Medan, Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menyerahkan 172 unit laptop bantuan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Medan kepada seluruh camat dan lurah se-Kota Medan.  Bantuan itu diharapkan bisa digunakan untuk mengoptimalkan  penerimaan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah.

Walikota mengatakan saya minta bantuan laptop ini digunakan dalam rangka mendukung tertib administrasi, khususnya menyangkut masalah PBB. Kita berharap PBB di kota ini masih sangat mungkin untuk dilakukan pendataan ulang sehingga menjadi lebih baik lagi. Apalagi mulai Januari 2012, PBB telah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita, katanya.
   
Untuk itulah Walikota mengajak Camat dan Lurah untuk memanfaatkan fasilitas yang baru diterima dan dipelihara sebaik-baiknya. Dengan demikian niat baik dari HIPMI Medan yang telah membantu membantu Pemko Medan dalam upaya meningkatakan pendapatan dapat terwujud dengan baik.
   
Saya juga menghimbau kepada Camat dan Lurah untuk lebih proaktif  dan meningkatkan kinerja serta mengambil langkah-langkah yang lebih baik guna membangun Kota Medan. Sebab, HIPMI Kota Medan sudah menjadi mitra kita dalam memajukan dan mewujudkan Medan kota metropolitan, himbaunya.
   
Lanjutnya, bantuan laptop yang diberikan HIPMI Medan telah menunjukkan stake holder maupun pemangku kepentingan mau membantu meningkatkan pendapatan daerah sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi. Karenanya, Camat dan Lurah sudah saatnya bekerja tidak hanya terfokus pada rutinitas semata tetapi harus mengembangkan upaya guna mencapai hasil yang lebih baik lagi.
   
Tak lupa Walikota mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan HIPMI Kota Medan. Walikota berharap tali persaudaraan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini dapat lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan kepada Camat dan Lurah diminta untuk mengawasi dan merawat laptop yang telah diterimanya tersebut.
   
Bantuan laptop ini diserahkan Walikota secara simbolis kepada Camat Medan Amplas, Camat Denai, Camat Medan Marelan, Camat Medan Tembung, Camat Medan Deli dan Camat Medan Area. Kemudian, Lurah Sei rengas I, Lurah Simpang Selayang, Lurah Gang Buntu dan Lurah Sidorejo. Ketika menyerahkan bantuan ini Walikota didampingi Ketua DPC HIPMI Kota Medan, Iwan Habib Nasution, Sekda Ir Syaiful Bahri, Aspem Drs Daudta P Sinurat, Askesmas Drs Musadad Nasution dan Kadispenda Medan Drs Syahrul Harahap.
   
Sebelumnya, Ketua DPC HIPMI Kota Medan Iwan Habib Nasution dalam sambutannya berharap agar bantuan laptop yang diberikan itu mampu digunakan sebaik-baiknya meningkatkan kinerja para Camat dan Lurah di lingkungan Pemko Medan, terutama dalam peningkatan pendapatan dari sektor PBB. Dijelaskannya, bantuan laptop itu sebagai bentuk dukungan HIPMI yang ingin menjadi mitra Pemko Medan  dalam membangun ibu kota provinsi Sumatera Utara ini.(Ep/Lifaktual)

Image : Ilustration Image

Sekdaprovsu Ulang Tahun Saat Rakor Kebakaran Hutan

Medan – Lifaktual : Hari ini, Kamis (20/10) Sekdaprovsu, H Nurdin Lubis SH MM, genap berusia 58 tahun. Walaupun tidak ada acara khusus dalam momen ini, namun beliau tampak surprise dan mengaku terharu ketika spontan para peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Kebakaran Hutan yang dihadiri Sekdaprovsu merayakannya secara sederhana namun khidmat, bertempat di Hotel Madani, Jl. Sisingamangaraja, Medan.

           
Saya benar-benar terharu dan bahagia. Mereka (peserta rakor red) sama sekali tidak ada memberitahukan kepada saya adanya kue tart dan hembus lilin pada acara ini. Benar-benar surprise bagi saya, akunya

Memang dalam agenda acara tidak menyinggung tentang ulang tahun. Sejak awal pembawa acara juga sama sekali tidak ada mengisyaratkan hal ini. Namun, menjelang break setelah Sekdaprovsu membacakan Sambutan Plt Gubsu, tiba-tiba Kadis Kehutanan Provsu Ir JB Siringo-ringo naik podium menyampaikan selamat ulang tahun kepada Sekdaprovsu.

Sekitar seratusan hadirin mendadak berdiri dan bertepuk tangan. Sekretaris Dinas Kehutanan Sumut Hj Fitri Hanum MAP juga spontan masuk ruangan membawa kue tart yang di atasnya menyala lilin angka 58. Tanpa dikomandoi, lagu selamat ulang tahun pun menggema diringi riuh tepuk tangan hadirin.

Sekdaprovsu kemudian meniup lilin tersebut diiringi kata-kata doa dari hadirin semoga beliau senantiasa mendapat berkah dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara khususnya masyarakat Sumut.

Sekdaprovsu kemudian memotong kue ulang tahun dan memberikan antara lain kepada Kadis Kehutanan Sumut Ir. JB Siringo-ringo dan sejumlah pejabat teras eselon I dan II yang hadir selaku narasumber pada rakor ini diantaranya dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam dan Kementerian Pertanian. 

Sementara itu saat membuka rakor ini, Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST dalam sambutan yang dibacakan Sekdaprovsu mengatakan Sumut adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain yang berpeluang untuk dianggap menjadi salah satu provinsi penyebab timbulnya asap yang dapat mengganggu sampai ke negara tetangga.

Menurutnya bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak negatif lain selain asap yaitu dari segi ekologis dapat merusak ekosistem hutan  sekaligus fungsinya sebagai sumber biodiversity, Habitat flora dan fauna, sumber tata air.

Dampak sosial ekonomi dan budaya yaitu hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat sekitar hutan, tersedotnya anggaran negara, terganggunya kesehatan serta aktivitas sehari-hari. Menjadi komitmen pemerintah untuk ditindaklanjuti kementerian kehutanan khususnya dlam bidang pengendalian kebakaran hutan menyatakan bahwa hot spot di Indonensia dalam 5 tahun terakhir rata-rata 20 persen.

Lanjutnya, untuk itulah salah satu kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan khususnya Sumatera Utara dapat diminimalisasikan dengan dukungan kepedulian berbagai pihak, ujarnya.

H Gatot Pujo Nugroho mengatakan beberapa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah dengan meningkatkan koordinasi berkesinambungan dengan berbagai pihak SKPD terkait dengan penggunaan lahan, peningkatan peran serta dan upaya nyata pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta penyuluhan sosialisasi dalam menyebarkan informasi untuk meningkatkan kepedulian dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sementara, Kadis kehutanan JB Siringo-ringo mengatakan dengan rakor ini bisa merumuskan langkah-langkah yang terencana dan terpola dalam rangkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan beliau mengatakan bahwa salah satu gangguan keamanan hutan adalah kebakaran hutan.(Ep/Lifaktual)

6 Unit Bangunan di Medan Helvetia di Bongkar Dinas TRTB

Medan – Lifaktual : Meskipun Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan  terus gencar-gencarnya menertibkan bangunan bermasalah, namun masih ada saja warga yang bandel dan masih terus mendirikan bangunan  tanpa mengindahkan mekanisme  peraturan yang berlaku.  Buktinya, seperti  dua unit bangunan rumah toko (ruko) di Jalan Kelambir Lima Kelurahan Cinta Damai  dan tiga unit bangunan ruko di Jalan Kelambir Lima Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia.
   
Kelima unit bangunan ruko itu terbukti dibangun tanpa dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan  (SIMB).  Meski pemiliknya telah diingatkan atas pelanggaran yang telah dilakukan namun tetap saja tak diindahkan. Itu sebabnya,  Dinas TRTB membongkar paksa kelima unit bangunan ruko tersebut.
   
Yang pertama dibongkar adalah dua unit ruko di Jalan Kelambir Lima, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia. Selain menurunkan puluhan pegawai TRTB,  pembongkaran dipimpin langsung Kabid Pemanfataan dan Tata Ruang, Drs Ali Tohar MSi dan Kasi Pengawasan, Darwin seperti biasa dibantu intansi terkait dengan dukungan aparat dari Polsek dan Koramil.
   
Sebelum melakukan pembongkaran, Ali Tohar memerintahkan kepada seluruh pekerja untuk menghentikan pekerjaan. Berhubung bangunan tanpa SIMB, maka pengukuran tidak dilakukan.  Pembongkaran berjalan dengan lancar, sebab pemilik maupun pengawas bangunan tidak ada upaya menghalangi jalannya pembongkaran.
   
Setelah menghancurkan dinding bangunan, Ali Tohar mengingatkan kepada pemilik bangunan untuk tidak melanjutkan pembangunan. Bangunan  ini kita nyatakan stanvast,  artinya tidak boleh dikerjakan.  Jika pemilik bangunan sudah mengurus dan mendapatkan SIMB, barulah pengerjaannya bisa dilanjutkan kembali. Jika tidak, kami akan datang untuk membongkar kembali, tegasnya.
   
Dari tempat itu, tim bergerak menuju Jalan Kelambir Lima, Kelurahan Tanjung Gusta, kecamatan Medan Helvetia. Di tempat ini ditemukan pembangunan tiga unit ruko tanpa SIMB. Kita sudah beri  peringatan tiga kali kepada pemilik bangunan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Kita minta pengerjaannya dihentikan dan pemilik harus membongkar sendiri bangunannya. Berhubung surat peringatan tidak ditanggapi, makanya kita lakukan pembongkaran hari ini, ujarnya.
   
Seperti di lokasi pertama, pemilik maupun pengawas bangunan hanya bisa pasrah ketika tim membongkar dinding bangunan. Tidakm memakan waktu lama, dinding bangunan pun hancur. Kembali Ali Tohar memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk segera mengurus SIMB dan tidak meneruskan pembangunan.
   
Sebelumnya, Senin (1710), Dinas TRTB juga mengadakan pembongkaran terhadap 6 unit bangunan ruko di Jalan Perbatasan/Jalan Perwira III, Kelurahan Tanjung  Mulia, Kecamatan Medan Deli. Pembongkaran dilakukan karena  keenam bangunan ruko itu juga dibangun tanpa SIMB sehingga jelas-jelas melanggar Perda No.9 Tahun 2002 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Ep/Lifaktual)

TUJUH ALASAN KABINET DIBUBARKAN

Medan – Lifaktual : Isu yang berkembang saat ini dimana elite politik hanya mengutarakan kearah perombakan kabinet (Reshufle Kabinet). Padahal seharusnya bukan lagi reshufle kabinet, tetapi wajar kabinet Indonesia Bersatu II dibubarkan. Adapun beberapa alasan mengapa KIB II harus segera dibubarkan berawal dari tujuh permasalahan bangsa saat ini yang merupakan kegegelan kinerja seluruh menteri yang ada dalam KBI II tersebut.Ada tujuh pemasalahan yang menjadi pertimbangan mengapa KIB II harus dibubarkan :

PERTAMA : Tingkat Korupsi di Indonesia saat ini masih sangat tinggi dan bahkan mangkin meningkat.ini mencerminkan tidak adanya efek jara dan rasa takut untuk melakukan tindakan Korupsi. Hal ini membuktikan tidak adanya koordinasi antara Kementerian yang membidangi penegakan hukum di Indonesia.

KEDUA : Tingginya tingkat kejahatan Kriminal yang mengancam keselamatan Masyarakat hal ditandai dengan banyaknya kasus perampokan baik dengan senjata tajam maupun senjata api,pencurian terhadap rumah-rumah mewah,pemerkosaan,pembunuhan,sampai dengan tauran dan perang antar suku. Semu ini telah juga luput dari perhatian Pemerintah sehingga terlihat jelas bagai mana ketidak mampuan aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

KETIGA : Rapuhnya nilai nilai kebangsaan saai ini yang mengakibatkan terjadinya tindakan anarkis berupa pembakaran aset Negara, Penghancuran sarana publik,dll. Dimana hal ini dilakukan oleh mereka yang tersulut dengan amarah dan terlibat komfelik antar Desa,Tauran Pelajar,Tauran Antar Pemuda,Tauran Antar Mahasiswa ,Konfeklik Antar Agama,dll.Semua ini terjadi dikernakan kurangnya Nilai-nilai Kebangsaan yang bermoral dan tertip sosial yang bemuara pada penumbuh rasa kebangsaan dihati para warga negara dan lemahnya koordinasi diantara Kementerian terkaiat.

KEEMPAT : Merosotnya Perekonomian Masyarakat pada saat ini yang menciptakan Kemiskinan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah. Semua  ini dapat kita lihat dari banyaknya meka yang kembali mengolah nasi basi menjadi beras (nasi aking), Tingginya tingkat pengangguran, banyaknya Pengemis di jalanan pusat kota. Semua ini diakibatkan tidak seriusya Kementerian terkait dalam menentaskan Kemiskinan yang dapat dilakukan dengan membangaun perekonomian Masyarakat lapis bawah.

KELIMA : Lambatnya kinerja Pemerintah dalam hal penanggulangan korban bencana alam diberbagai daerah di Indonesia baik korban bencana banjir,gempa bumi,kebakaran,kekeringan,dll. Ini semua terjadi dikernakan lemahnya Koordinasi di tingkat Kementerian terkait dengan Pemerintah Daerah Terkait.

KEENAM : Kurangnya Perlindungan terhadap Warga Negera yang bekerja diluar negeri sehingga banyak didapati Pelecehan terhadap WNI yang bekerja di luar negeri dan semua ini menjatuhkan martabat bangsa dan wibawa Pemeintah dengan adaya WNI yang diperkosa,dibunuh,disiksa,dibakar,gaji tidak dibayar,dikenakan hukuman mati. ini mencerminkan lemahnya Pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

KETUJUH : Permasalahan sosial politik yang ada di Indonesia tidak di selesaikan oleh Mentri terkait secara koordinasi yaitu menyangkut aliran kepercayaan, elite politik menciptakan isu-isu yang membingungkan masyarakat dengan cara menebarkan fitnah dll.

PERTIMBANGAN untuk membubarkan kabinet adalah sangat tepat dibuat oleh Presiden dari pada hanya melakukan Reshufle kabinet. Sebab dari tujuh alasan tersebut telah terbukti diantara mentri yang ada sekarang ini hanya arogan dalam tugasnya masing-masing tampa ada memberikan konsep dasar untuk melakukan koordinasi agar turwujud kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Agar Presiden menjadi sosok kewenangan yang kuat dan tangguh membawa bangsa Indonesia kearah pelaksanaan Pemilu untuk Pemilihan Presiden tahun 2014 dan tidak disalahkan oleh seluruh lapisan Masyarakat, maka dalam pembubaran kabinet walaupun kewenangan Presiden untuk memberhentikan mentri dibenarkan oleh Pasal 17 UUD 1945 sesuai dengan konstitusi dan juga payung hukum dalam Pasal 24 ayat 2 UU No.9 Tahun 2008 Presiden dalam pembubaran kabinet tersebut harus mempertimbangkan tiga landasan yang satu dan lainnya saling terkait yaitu :

Pertama : Landasan historis Koalisi Partai yang mana walaupun dibubarkan kabinet tetapi susunan personalnya diisi sesuai kebutuhan dari pada koalisi partai tersebut

Kedua : Landasan Kebangsaan karena demi persatuan dan kesatuan bangsa Presiden dalam membubarkan kabinet harus mempedomani nilai-nilai kabangsaan agar tidak terjadi kegoncangan poltik dan juga kegoncangan perekonomian bangsa.

Ketiga : Landasan Politisi agar dalam membubarkan kabinet ini Presiden tidak dapat dibuat mosi tidak percanya dari legislatif (DPR RI).

Kebijakan Presiden hanya membuat reshufle dari kabinet dapat menciptakan gesekan-gesekan politik yang bisa merugikan pembangunan Politik dalam Pemerintahan yang demokrasi yang menunjang tinggi hak azasi manusia dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itulah dari pada reshufle kabinet lebih tepat pembubaran kabinet yang artinya kabinet dilakukan bongkar pasang.(Rel/Lifaktual)           

(Presiden PHP, HMK. ALDIAN PINEM, SH, M.H)                

Walikota Resmikan Pembukaan Palm Oil Expedition (Palmex) Indonesia 2011

 

Medan – Lifaktual : Walikota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM meresmikan pembukaan Palm Oil Expedition (Palmex) Indonesia 2011 di Griya Dome Convention Centre Jalan T Amir Hamzah Medan yang berlangsung dari tgl. 12 s/d 14 Oktober 2011. Dan Ini merupakan pameran industri  minyak sawit terbesar di Indonesia  dengan menampilkan teknologi-teknologi  terbaru yang mampu menambah efektifitas dan efisiensi  kerja pabrik kelapa sawit.

              
Walikota, dalam sambutannya, mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komiditas kelapa sawit terbesar di dunia dan kini menempati peringkat satu. Sedangkan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra pekerbunan kelapa sawit  di Indonesia, turut memberikan sumbangan yang tidak kalah dalam hal kualitas produksi kelapa sawit.
               
Lanjutnya, itu sebabnya pertumbuhan ekonomi nasional ditopang industri  kelapa sawit. Karenanya, pemerintah kini gencar-gencarnya  melakukan perluasan perkebunan kelapa sawit ke wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Langkah itu diharapkan mampu membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Di smaping meningkatkan pendapatan negara , juga peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.
               
Untuk meningkatkan produktifitas kelapa sawit tentunya tidak terlepas dari penggunaan mesin-mesin industri pengolahan kelapa sawit yang  berkualitas tinggi. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi industr kelapa sawit semakin muktahir. Dengan kehadiran mesin-mesin dengan menggunakan teknologi tinggi, maka hasil industri kelapa sawit diharapkan semakin membaik pula, katanya.
               
Atas dasar itulah, Walikota berharap Palmex Indonesia 2011 dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat, petani serta perkebunan kelapa sawit akan perkembangan teknologi terbaru di industri  kelapa sawit, sehingga bisa memberikan manfaat. Semoga pameran ini memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk lebih meningkatkan produksi turunan kelapa sawit dan mempererat hubungan baik antara pengusaha dan pemerintah guna mengakselerasi pertumbnuhan industri kelapa sawit, harapnya.
               
Untuk mendukung industri  kelapa sawit, Walikota menilai harus didukung infrastruktur yang baik. Salah satunya meningkatkan infrastruktur di Pelabuhan Belawan sehingga arus industri kelapa sawit baik lokal maupun mancanegara  berjalan dengan lancar. Untuk itu Walikota mengaku telah menyampaikan sejumlah usulan kepada PT Pelindo selaku pengelola Pelabuhan Belawan agar meningkatkan pelayanan. Usulan ini disampaikan terkait banyaknya keluhan yang diterimanya dari para eksportir maupun importir selama ini.
               
Dijelaskannya, usulan yang disampaikan itu diantaranya agar PT Pelindo segera melakukan pengerukan di sekitar perairan Pelabuhan Belawan sehingga kapal yang sandar bisa lebih banyak lagi. Kemudian, peralatan kerek untuk container harus ditambah.  Selanjutnya, kelapa sawit yang akan diekspor selama ini memakan waktu selama lima hari baru bisa sampai kapal. Untuk itu harus dilakukan pembenahan dan perbaikan alat, sehingga kelapa sawit sampai ke kapal hanya dua atau satu hari saja.

Ini semua bisa dilakukan dengan menjalin investasi dengan pihak ketiga. Dengan memberikan pelayanan yang baik, saya yakin Pelabuhan Belawan akan lebih hidup. Tentunya ini akan berdampak positif  dengan kehidupan masyarakat sekitarnya, ungkapnya.
               
Pemko Medan, terangnya, kini telah mengistruksikan kepada masyarakat maupun pengembang jika ingin mendirikan bangunan harus disesuaikan dengan RTRW. Hal itu dilakukan dapam upaya untuk menjadikan Belawan sebagai pelabuhan yang baik dan representatif  bagi  para importer maupun eksportir.
               
Sebelumnya, Direktur Utama Fireworks Indonesia, Susan Tricia selaku penyelenggara Palmex Indonesia 2011 menjelaskan kegiatan ini untuk ketiga kalinya digelar sehingga diberi title The3rd Palmex Indonesia 2011. Kegiatan  ini diikuti sekitar 70 perusahaan yang bergerak di industry kelapa sawit lokal maupun internasional berlangsung  mulai 12-14 Oktober.
               
Palmex Indonesia 2011 menghadirkan perusahaan-perusahaan baik yang bergerak di hulu maupun hilir industry sawit dunia. Karenanya, para purchaser  dan engineer  dapat membeli atau mengganti mesin lama dengan mesin baru. Di samping itu bisa meng-update  wawasan mereka akan teknologi terbaru yang mampu meningkatkan kinerjanya, jelasnya.
               
Usai meresmikan pameran, Walikota bersama  Direktur Industri Hasil Hutan & perkebunan Jenderal Industri Agro Kementrian Perindustrian Ir Aryan Warga Dalam MA, Susan Tricia, sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Medan meninjau pameran . Selain melihat peralatan industry kelapa sawit, Walikota juga sempat mencoba peralatan berat yang dipamerkan di halaman gedung.(Ep/Lifaktual)

PASIEN JAMKESMAS JANGAN DI PUNGLI

MEDAN – Lifaktual : Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Chandra Syafei menegaskan bahwa pihak rumah sakit provider tidak boleh memungut biaya tambahan terhadap pasien pemegang Jaminan Kesehatan Masyarakat. Hal itu dikatakannya menyikapi adanya pungli darah bagi pasien Jamkesmas yang dilakukan pihak Rumah Sakit Bandung Medan.

Semua masyarakat pemegang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) gratis berobat karena semua biayanya sudah ditanggung pemerintah. Jadi kalau ada rumah sakit yang tetap mengenakan biaya pada pasien Jamkesmas berarti sudah menyalahi ketentuan dan itu bisa ditindak, katanya.

Menanggapi hal itu, Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) langsung mengeluarkan surat edaran yang dikirimkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap rumah sakit provider Jamkesmas, agar kasus yang sama tidak terulang lagi.

Kita sudah mengirimkan surat edaran tersebut tertanggal 11 Oktober 2011 kepada seluruh kabupaten/kota di Sumut dan memerintahkan Kadinkes di daerah untuk melakukan pengawasan kepada rumah sakit provider agar menjalankan program Jamkesmas sebagaimana aturan yang berlaku, ujarnya.

Dengan terbitnya surat edaran tersebut, ia berharap rumah sakit provider Jamkesmas agar dapat melayani pasien dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, semua pasien Jamkesmas digratiskan dari seluruh pelayanan dan perawatan.

Dalam surat tesebut, Dinkes Sumut menegaskan, bahwa sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas dan Juknis Jampersal bahwa fasilitas kesehatan penyelenggara Jamkesmas/Jampersal tidak diperbolehkan untuk mengenakan tambahan biaya kepada penerima manfaat Jamkesmas/Jampersal dengan alasan apa pun.

Di Medan, sampai sekarang ini peserta Jamkesmas mencapai 354.855 peserta. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang dikelola Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan telah menampung 78.006 KK atau 354.855 jiwa warga kurang mampu, di luar kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Sementara Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi, mengatakan seluruh RS provider dilarang mengutip biaya tambahan. Ketika program JPKMS ini pertama kali diluncurkan beberapa waktu lalu, menurut Edwin, banyak keluhan peserta tentang pengutipan biaya yang dilakukan oknum di rumah sakit provider. Padahal, Pemko Medan telah menanggung seluruh biaya pelayanan kesehatan peserta JPKMS sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Lanjutnya, Dinas Kesehatan telah melakukan pemutakhiran data peserta JPKMS dengan melibatkan seluruh kepala lingkungan dan peningkatan pengawasan terhadap rumah sakit provider guna membasmi praktik pungutan liar. Kemudian, melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta tentang jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung dalam program JPKMS, jelasnya.(Ep/Lifaktual)

CASA 212 JATUH DI HUTAN BAHOROK AKIBAT KELALAIAN PEMERINTAH TIDAK MEMASANG GPS DI LINTASAN PESAWAT

Peristiwa jatuhnya Pesawat Casa 212-200 di gunung Kapur hutan Bahorok pada hari kamis Tgl 29 September 2011 yang telah mamakan korban jiwa Syamsidar Husni, Hammimatul Jannah, Hanif Abdillah, Aisyah, Siswa Sanbungan, Tirnau Karsau, Jefridin, Andi Raylan Bangko, Ahmad Arif, Dr Sulaiman. Dr Juli Dhaliana, Astuti, Suriadi, Tia Aprilia, Samal Ishal, sebagai Pilot, Budiono sebagai Copilot, Nico sebagai Teknisi, dan B Setopo sebagai FOO. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan kepada kita karena telah ada korban nyawa secara sia-sia akibat dari kelalaian Pemerintah dan perusahaan karena tidak mementingkan keselamatan pesawat perintis di Indonesia.

Kelalaian yang dimaksud dalam hal ini terlihat dimana pemerintah belum membangun suatu peralatan yang dapat dipancarkan dari jalur Bukit Barisan yang ada di Sumatera Utara maupun yang ada di Papua tentang signal yang bisa dipancarkan dari sekitar Bukit Barisan tersebut untuk memberikan tanda tanda kepada pilot dimana kondisi cuaca yang mempunyai angin badai.

Sebab dalam penerbangan dunia telah diketahui bahwa hembusan angin barat tersebut sangat sulit untuk di prediksi dan angin barat tersebut dapat tiba-tiba menghempas dengan kecepatan yang tinggi ke gunung Bukit Barisan dan dari hempasan tersebut angina dapat bergulung ke Bukit Barisan dan bergulung ke lembah. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan pemerintah suatu alat pada jalur pesawat perintis yang melintasi gunung Bukit Barisan dan jalur yang sering di hembus angina barat.

Dalam penerbangan seperti pesawat perintis yang dibenarkan pemerintah beroperasi fi tanah air seharusnya dilengkapi dengan peralatan radar ataupun GPS dengan instrumen baik yang ada di pesawat maupun yang telah ditanam dijalur lintasan pesawat tersebut agar pilot jika melintas dan melihat kedepan ada tanda tanda yang membahayakan maka pilot dapat menghindari cuaca buruk tersebut.

Disamping kelalaian pemerintah untuk menyiapkan instrument peralatan yang ada di pesawat dan jalur lintasan maka seharusnya pemerintah juga menyiapkan sertifikasi pilot yang dibenarkan membawa pesawat perintis di sekitar Bukit Barisan harus memahami kondisi kondisi gelombang angin yang tiba-tiba  menggulung pesawat dan juga gelombang angin yang tiba-tiba menghempaskan pesawat kedinding Bukit Barisan atau kelembah Bukit Barisan. Jadi dalam hal ini pilot diharapkan benar benar menguasai kondisi dan situasi jalur yang dilintasi dan juga dapat memahami angina ekstrim yang dapat seketika menghempaskan pesawat.

Belakangan ini telah sering terjadi kecelakaan pesawat perintis yang terbang dihutan Papua dan yang terakhir di hutan Bahorok. Walaupun dalam UUD No.1 Tahun 2009 Psl.308 sampai dengan Psl 312, tidak ada diatur secara tegas tentang kewajiban pemerintah untuk menyiapkan peralatan alat komunikasi ataupun GPS yang ditanam di lintasan jalur yang dilalui oleh pesawat perintis tersebut, maka untuk itu kita sangat mengharapkan pemerintah mengembangkan suatu ketentuan keselamatan program keselamatan melalui suatu target dan Indikator pencapaian keselamatan penerbangan melalui suatu system dan peralatan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah demi keselamatan penerbangan pesawat perintis yang ada di Indonesia.

Sebaiknya Pemerintah melakukan analisa tentang kondisi alam yang dilintasi oleh pesawat perintis guna dibangun suatu lintasan baik didaerah (lintasan) maupun di pesawat yang dapat melancarkan komunikasi dan juga kondisi didalam pesawat dan juga menara ATC (Air Trafic Control) sebagai tambahan yang di informasikan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika). 

(Presiden PHP, HMK. ALDIAN PINEM, SH, M.H)

(Rel/Lifaktual)

PTPN III MENANGKAN GUGATAN TANAH DIKEBUN SEI PUTIH

Medan – Lifaktual : Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pontas Efendy Doloksaribu,SH dan dua anggota hakim yaitu Oloan Silalahi SH dan Merry Dona Pasaribu SH,nomor 115/PDT.G/2010/PN-LP pada senin 26 September 2011 bahwa amar putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya yaitu Ilham Taufik kelompok tani Sukses Mandiri untuk sengketa tanah seluas 345,56 ha antara PTPN III Kebun Sei Putih dan kelompok Tani Sukses Mandiri.

Hakim menolak gugatan kelompok Tani Sukses Mandiri yang diketuai oleh Ilham Taufik yang menggugat lahan seluas 345,56 ha di afdeling II dan IV dikebun Sei Putih Desa Galang Barat Kampong Sigen Kecamatan Galang Deli Serdang tersebut karena fakta hukumnya dimana surat bukti tanda penggarap yang oleh kelompok tani tidak asli,dan hanya berupa pengakuan secara lisan sepihak dari keterangan saksi saksi yang diajukan penggugat.

Areal yang diklaim oleh kelompok petani penggarap tersebut sejak tahun 2007 telah ditanami karet oleh pihak PTPN III. Diharapkan masyarakat tidak lagi mempersengketakan lahan tersebut karena secara hukum telah jelas dinyatakan bahwa areal tersebut telah dinyatakan sebagai milik perusahaan.

Pontas Efendy, Hakim Ketua dalam persidangan tersebut mengharapkan dukungan real dari unsure muspika setempat untuk dapat bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat untuk mendudukkan perkara dengan baik dan benar. Dengan amar putusan perkara perdata no reg. 115/Pdt.G/2010/PN.LP antara PTPN III Kebun Sei putih dan Kelompok Tani Sukses Mandiri ini tidak ada lagi persengketaan, dan kami mengharapkan juga agar masyarakat secara umum menghormati putusan Pengadilan Negeri Deli Serdang dan tidak lagi melanggar perbuatan yang dapat menimbulkan dampak hukum, khususnya diareal PTPN III Kebun Sei Putih, katanya setelah persidangan usai.(Rel/Lifaktual)

Image : Ilustration Image

PTPN III Tepung Tawari 119 Calon Haji dan Hajjah

Medan – Lifaktual : Sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian kepada karyawan dan batih serta para pensiunan yang akan melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima yaitu haji di tahun 2011 ini, Amri Siregar, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III bersama jajaran direksi yang hadir melaksanakan acara tepung tawar kepada 119 orang calon haji dan hajjah pada hari Kamis, 29 September 2011 di depan halaman Masjid Nurul Hikmah, Kantor Direksi PTPN III Medan yang dihadiri oleh jajaran Direksi, Distrik Manajer, Kepala Bagian, Manajer dan seluruh karyawan.

Dalam sambutannya Amri Siregar mengharapkan kepada seluruh calon jamaah haji dan hajjah agar senantiasa mendokan perusahaan agar tetap menuai keberuntungan yang lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang di beberapa tempat yang muktajam baik di Mekah maupun di Madinah.

“Melaksanakan ibadah haji tidak dapat dilakukan oleh semua orang, karena haji merupakan panggilan Tuhan. Bisa saja secara rohani dan financial kita mampu namun secara fisik kita tidak sehat sehingga membatalkannya, demikian sebaliknya. Oleh karena itu diharapkan semua calon jamaah yang berangkat tahun ini benar-benar mensyukuri panggilan haji ini dan bisa menjadi haji yang mabrur nantinya sepulang dari tanah suci,” kata Amri.


Demikian pula Sigit Sudaryanto, Distrik Manajer Simalungun yang mewakili calon jamaah haji tahun ini mengharapkan doa keselamatan dari seluruh karyawan agar dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan benar dan bisa menjadi haji yang mabrur yang ditandai dengan meningkatnya kinerja sepulangnya nanti.

Inti dalam melaksanakan Ibadah haji kata ustad Prof. Dr. Hasbalah Thaib, MA, selaku penceramah yang mengisi kegiatan tepung tawar pada malam mengatakan bahwa setiap calon jamaah haji harus mampu menjaga dan memelihara hatinya, pikirannya dan perbuatannya dari hal-hal yang merusak dan membatalkan ibadah haji. Semua jamaah haji dianjurkan untuk senantiasa memohon pertolongan Allah agar selamat, sehat dan tawakkal.

Mailanta Bangun, Kepala Bagian Umum dan selaku ketua panitia menyampaikan bahwa jumlah calon Haji dan Hajjah keluarga besar PT Perkebunan Nusantara III yang akan menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci pada tahun 2011 berjumlah 119 orang yang terdiri dari 65 orang karyawan dan 54 orang para pensiunan beserta batih/keluarga. Dari 65 orang karyawan tersebut, 15 orang diantaranya dibiayai sepenuhnya oleh perusahaan berdasarkan hasil assessment yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada acara tepung tawar, Direksi PTPN III menyerahkan bantuan berupa uang 500 Riyal dan bingkisan kepada masing-masing calon jamaah haji(Rel/Lifaktual)