Persiapan untuk mengikuti rapat seolah tidak ada kesiapan, karena tidak menyediakan data yang diminta komisi B terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dicanangkan tahun 2011, di ruang rapat komisi B DPRD Sumatera Utara jl Imam Bonjol, Medan (25/1).
"Lebih baik bapak tidak hadir di sini jika tidak ada persiapan," kata Bustami saat mendengar jawaban yang diberikan. Perwakilan Bank Sumut tersebut mengatakan bahwa pihanya hanya menyediakan dana Rp 150 juta untuk bantuan modal usaha mikro.
"Jangan datang tanpa persiapan, karena bapak akan turun tanpa kehormatan," kata Bustami.
Namun saat Komisi B bertanya besar dana yang dianggarkan untuk CSR, justru mengatakan akan mendiskusikan kembali dengan poimpinannya. "Kalau untuk itu akan saya tanyakan kepada pimpinan kami," katanya.
Bustami menyampaikan agar seluruh BUMN dan BUMD yang ada di Sumatera Utara tetap mengindahkan peraturan Gubernur Sumatera Utara (pergub) yang dikuatkan oleh beberapa perundangan
UU 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15.
UU 40 tahun 2007 tentang perseroan, pasal 74 ayat 1. Dan peraturan Menteri BUMN nomor: PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan. Pasal 9 ayat 1 dan 2.
Bukan hanya untuk kepentingan DPRD semata, justru untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. "Terutama untuk masyarakat di sekitar BUMN atau BUMD yang ada di Sumatera Utara," kata Bustami.
Kekhawatiran juga muncul dari asisten ekonomi dan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Djaili Azwar mengatakan rencana CSR sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. "Belum realisasi sampai sekarang, karena dana tersebut belum sampai ke pemerintah provinsi," kata Djaili.
Diharapkan, BUMN yang ada di Sumatera Utara mau menyerahkan dana CSR dimaksud. Jika perusahaan memberikan langsung terhadap masyarakat dalam bentuk bina lingkungan juga tidak dipermasalahkan.
"Kontrol dari Pemprov Sumut, hanya untuk menghindari tumpang tindih penyeluran dana CSR," kata Djaili.
Pada kesempatan itu, Komisi B mengatakan akan membawakan permasalahn ini ke kementerian BUMN. Di mana BUMN dan BUMD di Sumatera Utara belum bisa memberikan dana CSR hingga saat ini.
"Payung hukumnya UU 40 tahun 2007 Gubernur Sumatera Utara sudah meminta, namun tak pernah terealisasi," kata Bustami.
Sesuai perhitungan yang dirangkum komisi B, jumlah CSR yang bisa diperoleh dari BUMN dan BUMD di Sumatera Utara bisa mencapai Rp 2 triliun. "Akan sangat membantu pembangunan di Sumatera Utara. APBD Sumatera Utara tahun 2011 saja baru mencapai Rp 4,5 triliun, sangat tidak mencukupi pembangunan di Sumatera Utara," katanya. Ia juga mengingatkan pihak BUMN dan BUMD agar tetap memperhatikan mengenai CSR ini. "Jika ini belum bisa dipatuhui juga, fungsi politisi kami akan kami jalankan. Dengan menyampaikan hal ini ke KPK," kata Bustami.
Sedangkan Brillian Muchtar politisi PDI Perjuangan meminta agar draf CSR yang akan dihimpun agar diaudit. Karena dalam draft tersebut sudah tertera secara terperinci apa-apa saja yang akan dilaksanakan melalui CSR. Untuk menanggapi hal tersebut, Djaili mengatakan bahwa data tersebut merupakan usulan yang diberikan pemerintah kabupaten kota. Belum ada tindak lanjut.
BUMN lainnya yaitu PT Pelindo,telah menganggarkan Rp 750 juta untuk CSR bina lingkungan tahun 2011. Sedangkan Pertamina mencapai Rp 20 miliar, PT Petrokimia belum menganggarkan dana CSR tahun 2011 untuk wilayah Sumatera Utara. (Lifaktual)
Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Sri Rahayu asal Surakarta, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil di daerah surakarta, dan disini daerah tempat mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-1144-2258 atas nama Drs Muh Tauhid SH.MSI beliaulah yang selama ini membantu perjalanan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL, alhamdulillah berkat bantuan bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI SK saya dan 2 teman saya tahun ini sudah keluar, bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI, siapa tau beliau bisa membantu anda
BalasHapus