“Sampai saat ini pusat kerajinan di Sumut belum ada, padahal banyak produk kita yang layak dipasarkan,” ujar anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Andi Arba saat rapat kerja dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumut di Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, kemarin. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut Bustami HS tidak dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Jonny Pasaribu. Dia diwakili Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sumut Erwin Hidayat Hasibuan.
Di sejumlah provinsi, ujar Andi, pembangunan pusat pemasaran UKM sudah terbukti bisa membawa manfaat bagi pelaku UKM. Selain tempat pemasaran, pusat pemasaran UKM ini juga bisa dijadikan ajang promosi.
Masyarakat yang hendak berbelanja produk UKM dipermudah karena diarahkan ke satu tempat. “Kita harap Dinas Koperasi dan UKM Sumut bisa memfasilitasi para pelaku UKM untuk memamerkan dan menjual produk-produknya,” ujar Andi.
Menurut anggota Komisi B DRPD Sumut Tengku Dirkhansyah Abu Subhan Ali, pengembangan koperasi dan UKM tidak akan berhasil tanpa kemauan dari pemerintah. Gubernur dan kepala daerah di kabupaten/kota, menurut Dirkhansyah, mempunyai peran yang besar dalam pengembangan koperasi dan UKM. Sejauh ini, dia melihat Pemprov Sumut belum berkeinginan mengembangkan koperasi dan UKM.
Hal ini bisa dilihat tidak dilaksanakannya dua peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan koperasi dan UKM. Keduanya adalah Perda No 7/2004 tentang Pengembangan Koperasi dan UKM dan Perda No 3/2009 tentang Perseroan Terbatas Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Walau sudah lama disahkan, kedua perda ini belum ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksananya.
“Apa yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM sia-sia karen atasan tidak peduli dengan koperasi dan UKM. Terbukti, tidak ada peraturan gubernur sebagai aturan turunannya. Oleh karean itu, kita harus tinjau ulang untuk membicarakan koperasi dan UKM,” ujar Dirkhansyah.
Menurut anggota Komisi B DRPD Sumut Tengku Dirkhansyah Abu Subhan Ali, pengembangan koperasi dan UKM tidak akan berhasil tanpa kemauan dari pemerintah. Gubernur dan kepala daerah di kabupaten/kota, menurut Dirkhansyah, mempunyai peran yang besar dalam pengembangan koperasi dan UKM. Sejauh ini, dia melihat Pemprov Sumut belum berkeinginan mengembangkan koperasi dan UKM.
Hal ini bisa dilihat tidak dilaksanakannya dua peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan koperasi dan UKM. Keduanya adalah Perda No 7/2004 tentang Pengembangan Koperasi dan UKM dan Perda No 3/2009 tentang Perseroan Terbatas Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Walau sudah lama disahkan, kedua perda ini belum ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksananya.
“Apa yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM sia-sia karen atasan tidak peduli dengan koperasi dan UKM. Terbukti, tidak ada peraturan gubernur sebagai aturan turunannya. Oleh karean itu, kita harus tinjau ulang untuk membicarakan koperasi dan UKM,” ujar Dirkhansyah.
Erwin mengakui, program kerja dinas tidak akan maksimal tanpa dukungan semua pihak. Oleh karena itu diperlukan penataan semua hal yang mendukung koperasi dan UKM, seperti regulasi dan infrastruktur. Mengenai pelaksanaan perda misalnya, Erwin hanya bisa berharap agar gubernur segera mengeluarkan peraturan.
Soal pusat pemasaran produk UKM di Sumut, Erwin mengakui hal ini sangat penting. Ke depan, Dinas Koperasi dan UKM Sumut akan menjadikan usul ini sebagai program. (Lifaktual)
Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Sri Rahayu asal Surakarta, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil di daerah surakarta, dan disini daerah tempat mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-1144-2258 atas nama Drs Muh Tauhid SH.MSI beliaulah yang selama ini membantu perjalanan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL, alhamdulillah berkat bantuan bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI SK saya dan 2 teman saya tahun ini sudah keluar, bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI, siapa tau beliau bisa membantu anda
BalasHapus